"Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu," tepis Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014). Kalau beban subsidi BBM memang masih bisa ditanggung, dia mengatakan, maka tidak perlu ada kenaikan harga BBM.Seperti yang di Kutip (Kompas.com Sabtu 30/8/2014)
Menurut Megawati, antrean warga untuk mendapatkan BBM subsidi ditambah pembatasan pasokan BBM bersubsidi pada beberapa hari terakhir telah membuat kekacauan di masyarakat. Pada saat bersamaan, ada fakta bahwa terjadi defisit anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).
"Ini yang harus diketahui, (harus dicari) bagaimana mencari pemasukannya. Bagaimana?" kata Megawati. "Realitasnya bagaimana, kenyataannya (bagaimana). (Rencana kenaikan harga) ini bukan hal sembarangan. Kami berhitung terus. Kalau bisa, (kenaikan harga) ditahan dan didiskusikan," tekan dia.
Sebagai pengampu pemerintahan mendatang, Megawati berujar, presiden terpilih Joko Widodo juga sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk membahas masalah rencana kenaikan harga BBM ini. Dia balik mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang menjalankan pemerintahan selama 10 tahun terakhir.
Bukan oposisi
Selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, Megawati melanjutkan, PDI-P bukan berarti mengambil sikap oposisi. "Kalian mesti tahu konstitusi. Tidak ada oposisi (di Indonesia). Kami berada di luar kabinet. Kami bersikap, tidak pernah oposisi," papar dia.
Sebagai bukti bahwa partainya hanya mengambil posisi politik berada di luar kabinet, Megawati menyebutkan kehadiran calon yang diusung PDI-P dalam beragam pemilu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Menyusul munculnya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, PDI-P terkena getah karena dianggap tak konsisten dengan penolakannya atas rencana serupa selama 10 tahun terakhir.
Wacana kenaikan harga BBM kali ini muncul setelah kuota BBM bersubsidi sesuai alokasi subsidi dalam APBN-P 2014 diperkirakan tak akan cukup hingga akhir tahun.
Kenaikan harga merupakan salah satu opsi yang tersedia untuk masalah ini agar beban subsidi di APBN tidak bertambah lagi. Pilihan lain adalah mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, atau mendongkrak pendapatan negara sehingga lonjakan subsidi bisa tertutupi.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa ia hingga saat ini belum dapat memutuskan pilihan kebijakan terkait BBM dan subsidi. "Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik," kata dia.
