Menanggapi hal tersebut, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Disdikda terutama terkait proses PPDB ini.
"Kita akan evaluasi melalui rapat dengar pendapat (hearing) dengan Disdikda," kata ketua Komisi C, M. Yasin.
Dibukanya pendaftaran gelombang dua ini menyusul masih banyaknya sekolah yang kekurangan pagu. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq bahwa PPDB yang dibuka pada gelombang 2 ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah pernah mendaftar pada PPDB online dan mengikuti tes skolastik, namun tidak diterima di sekolah pilihannya.
"Kami harap sistem yang digunakan Disdikda tidak membingunkan masyarakat," imbuh politisi Partai Demokrat ini.
Jumlah sekolah negeri yang belum memenuhi pagu saat ini untuk tingkat SMP di Kabupaten Bojonegoro mencapai 30 sekolah dengan jumlah siswa 1.157. Di tingkat SMA ada 10 sekolah dengan kekurangan pagu sebanyak 522 dan di tingkat SMK dari 31 sekolah masih kurang 577 siswa.
Meskipun dibuka gelombang 2, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi sekolah swasta untuk mendapatkan siswa. Dari jumlah lulusan SD dan MI sebanyak 19.000 siswa dengan pagu 10.000, artinya masih ada 9.000 yang bisa masuk SMP ataupun MTs swasta. Begitu juga lulusan SMP dan MTs, jumlahnya mencapai 17.000, yang masuk di SMA dan SMK negeri 800 siswa, masih ada 9000 siswa yang masuk ke lanjutan baik negeri maupun swasta.
(dprdbojonegoro.com)
